Headline.co.id, Jakarta ~ Ikatan Pranata Humas Indonesia (IPRAHUMAS) mengakhiri tahun 2025 dengan strategi penting dalam mengonsolidasikan infrastruktur komunikasi negara. Langkah ini melibatkan ribuan pejabat fungsional Pranata Humas di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Konsolidasi ini bertujuan untuk memastikan narasi pemerintah dapat berjalan selaras dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional menuju tahun 2026.
Pernyataan ini disampaikan dalam Konvensi Humas Pemerintah 2025 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (18/12/2025). Dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Dirjen KPM Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya, menekankan pentingnya peran strategis Pranata Humas sebagai aset negara yang perlu dioptimalkan. “Tantangan ke depan bukan lagi soal produksi konten, tapi memenangkan kepercayaan. Dengan ribuan personel, kita punya potensi besar. Kuncinya adalah orkestrasi agar pusat dan daerah satu frekuensi,” ujar Fifi mewakili Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi).
Deputi Diseminasi dan Media Informasi Badan Komunikasi Pemerintah, Noudhy Valdrino, juga menyoroti kekuatan jejaring komunikasi pemerintah yang tersebar di lebih dari 1.000 instansi. Ia menilai bahwa keunggulan kuantitas harus diiringi dengan perubahan cara kerja agar respons komunikasi negara dapat mengikuti dinamika disrupsi informasi. “Kita menang secara kuantitas. Ada seribu lebih instansi pemerintah yang bisa bersinergi. Tapi ingat, tantangan disrupsi saat ini menuntut kita untuk bekerja tiga kali lipat lebih keras,” tegasnya.
Ketua Umum IPRAHUMAS, Fachrudin Ali, mendorong transformasi peran humas pemerintah agar tidak lagi dipandang sebagai pelengkap seremonial. Menurutnya, Pranata Humas harus berperan sebagai perancang reputasi bangsa dan penjaga kepercayaan publik di ruang digital. “Sudah saatnya kita kubur mentalitas humas sebagai pemadam kebakaran. Hari ini, ribuan Pranata Humas harus bertransformasi menjadi arsitek reputasi bangsa,” katanya.
Penguatan strategi komunikasi juga dibahas melalui diskusi panel yang menekankan pentingnya empati dan relevansi pesan pemerintah. Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan Kementerian Keuangan, Ani Natalia Pinem, menilai empati menjadi kunci utama komunikasi publik. “Masyarakat tidak butuh bahasa birokrasi yang dingin. Mereka butuh didengar,” ungkapnya.
Selain itu, pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) dinilai menjadi pengungkit utama agar humas pemerintah dapat bekerja lebih cepat dan terintegrasi. Adopsi teknologi ini diharapkan dapat membantu analisis data dan respons komunikasi, sehingga peran manusia dapat lebih fokus pada strategi dan pendekatan empatik.
Sebagai bagian dari penguatan kapasitas, konvensi ini juga meluncurkan buku antologi berjudul “Transformasi Kehumasan di Era Akal Imitasi (AI)” yang diharapkan menjadi rujukan praktis bagi humas pemerintah dalam menghadapi tantangan komunikasi publik di era digital.
