Headline.co.id (Jakarta) — Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama penguatan ketahanan pangan di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Melalui sinergi peningkatan produksi, efisiensi distribusi, dan dukungan digitalisasi, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) berupaya menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan inflasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, menegaskan hal tersebut dalam acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulampua 2025 di Manado, Senin (27/10/2025). Ia mengapresiasi peran kuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang berhasil menjaga inflasi nasional di level 2,65 persen (yoy) pada September 2025.
“Pengendalian inflasi pangan tidak sekadar menjaga stabilitas harga, tetapi juga berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk kebutuhan pangan,” ujar Ricky.
Menurutnya, tantangan utama di wilayah Sulampua adalah tekanan inflasi pangan bergejolak akibat gangguan pasokan karena cuaca ekstrem dan serangan hama. Untuk mengatasinya, BI bersama pemerintah daerah memperkuat pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) dan Operasi Pasar dengan prinsip “Tiga Tepat” — tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat waktu.
“Dengan prinsip ini, intervensi pengendalian harga akan lebih efektif, khususnya bagi komoditas strategis seperti beras, cabai merah, bawang merah, dan ikan segar,” kata Ricky.
Selain itu, Kerja Sama Antar Daerah (KAD) terus diperkuat untuk mempercepat distribusi pangan, terutama antarwilayah kepulauan dan pegunungan yang rawan gangguan logistik. Ricky juga menekankan agar seluruh agenda pengendalian inflasi disinergikan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan dukungan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), BUMD, serta pelaku usaha lokal guna memperkuat rantai pasok daerah.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menegaskan pentingnya menjaga sinergi agar manfaat pengendalian inflasi benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama dari provinsi hingga kabupaten/kota se-Sulampua. Dengan peran Sulawesi sebagai lumbung pangan Kawasan Timur Indonesia, TPID harus proaktif memetakan wilayah surplus dan defisit serta memperkuat kerja sama antar daerah melalui skema business-to-business (B2B),” ujar Yulius.
Ia mencontohkan keberhasilan Koperasi Wale Tani Mapalus di Sulawesi Utara yang menyalurkan hasil panen langsung ke Perusahaan Umum Daerah (PUD). Model kemitraan hulu-hilir seperti di Sulawesi Selatan juga menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha, yang dapat menjadi contoh pengendalian inflasi pangan berkelanjutan di daerah lain.
Acara GNPIP Sulampua 2025 juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi TPIP–TPID se-Sulampua, yang dipimpin oleh Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan. Ferry menyoroti pentingnya efisiensi logistik untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah kepulauan.
“Upaya tersebut ditempuh antara lain melalui penyediaan fasilitas ongkos angkut dan subsidi angkutan udara untuk mempercepat distribusi pangan ke wilayah terpencil dan sulit dijangkau,” jelas Ferry.
Dalam rapat tersebut, disepakati tiga langkah strategis penguatan ketahanan pangan:
- Menurunkan inflasi pangan bergejolak di bawah 5 persen hingga akhir 2025 melalui pasar murah, GPM, dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan prinsip Tiga Tepat.
- Meningkatkan ketersediaan hortikultura dan perikanan melalui contract farming, smart farming, dan pengoperasian cold storage serta ice flake machine di pelabuhan strategis.
- Memperkuat logistik dan pembiayaan lewat tambahan rute tol laut dan jembatan udara, subsidi ongkos angkut, sinergi KAD dengan BUMN logistik seperti PELNI, serta optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Alsintan untuk modernisasi alat pertanian dan nelayan.
Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat kerja sama untuk menghadapi risiko cuaca ekstrem, menekan disparitas harga antarwilayah, serta meningkatkan efisiensi distribusi pangan agar stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta Biro Ekonomi Provinsi se-Sulampua.
