Mahmakah Agung menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan Baiq Nuril, terpidana kasus pelanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Jumat (5/7). Dari putusan tersebut, Baiq Nuril mendapat vonis hukuman enam bulan penjara dan denda 500 juta subsider tiga bulan kurungan.
Putusan tersebut membuat pilihan satu-satunya dan terakhir untuk bisa menyelamatkan Baiq Nuril adalah amnesti atau pengampunan. Melansir Tempo.co, Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan Mahardika mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengabulkan permohonan amnesti Baiq Nuril.
“Amnesty untuk Baiq Nuril akan mewujudkan tempat kerja aman dan bebas kekerasan seksual,” ujar Mutiara di kantornya, Jakarta Pusat pada Sabtu (6/7).
Mutiara juga menambahkan bahwa hukuman Baiq Nuril merupakan pukulan telak bagi pemerintah. Hal tersebut lantaran pemerintah tidak bisa melihat bahwa perempuan adalah elemen penting dalam pencapaian target pembangunan nasional.
“Baiq Nuril telah berjuang dan membela diri di tengah situasi kerja yang rentan pelecehan seksual,” tambah Mutiara.
Sebelumnya, Baiq Nuril dinyatakan bersalah karena merekam pembicaraan via telepon seluler antara Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Mataram, H. Muslim dengan dirinya. Pembicaraan satu tahun yang lalu itu diduga mengandung unsur pelecehan seksual terhadap Baiq Nuril.
Saat itu, rekaman yang berada di tangan Baiq Nuril diserahkan kepada Imam Mudawin. Lantas Mudawin memintahkan rekaman tersebut di laptop hingga tersebar luas.
Saat memberi keterangan di Pangkalan Udara TNI AU Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Jumat (5/7), Presiden Joko Widodo mempersilahkan Baiq Nuril mengajukan amnesti. “Boleh (mengajukan amnesti), secepatnya,” kata Joko Widodo.
